MUSRENBANGKAL NGIPAK BAHAS DAN SEPAKATI ARAH PEMBANGUNAN BERBASIS DATA

 

TPP KARANGMOJO (02.09.2026) — Pemerintah Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) sebagai forum pembahasan dan penyepakatan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal). Kegiatan yang berlangsung di Balai Kalurahan Ngipak, Rabu (2/9/2026), menjadi momentum penting dalam memastikan arah pembangunan kalurahan pada tahun anggaran mendatang berjalan secara terencana, partisipatif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Musrenbangkal dihadiri Lurah Ngipak beserta pamong kalurahan, anggota Bamuskal, perwakilan lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, kader pembangunan, Pemerintah Kapanewon Karangmojo, serta Pendamping Desa Kapanewon Karangmojo, Puskemas Karangmojo, BPP Karangmojo, Puskeswan Karangmojo serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa draft RKPKal Kalurahan Ngipak telah disusun dengan mengacu pada RPJMKal Ngipak Tahun 2022–2029, sekaligus diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul.

Penyelarasan tersebut menjadi bagian penting dalam proses perencanaan agar pembangunan di tingkat kalurahan tidak berjalan sendiri, tetapi mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan yang lebih luas sekaligus tetap menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat di tingkat lokal.

Lurah Ngipak, Bambang Setiawan, S.Pd.I, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbangkal merupakan bagian dari siklus tahunan perencanaan pembangunan kalurahan. Menurutnya, RKPKal menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMKal ke dalam program dan kegiatan yang lebih konkret.

“Penyusunan RKPKal merupakan bagian dari siklus tahunan kalurahan. RKPKal ini merujuk pada RPJMKal Kalurahan Ngipak Tahun 2022–2029 dan draft yang telah disiapkan juga telah diselaraskan dengan program prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten,” jelasnya.

Sementara itu, Suswati Rahayu, A.Md, selaku Jawatan Kemakmuran Kapanewon Karangmojo, memberikan penekanan pada pentingnya kualitas data dalam proses perencanaan pembangunan. Ia menegaskan bahwa perencanaan yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan.

Menurutnya, data yang digunakan dalam penyusunan RKPKal harus kuat, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut antara lain mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kemiskinan, infrastruktur, potensi wilayah, pelayanan dasar, serta berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.

Dengan perencanaan berbasis data, setiap program diharapkan dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan efektif, sehingga anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Perencanaan yang baik harus berangkat dari data yang baik. Data menjadi dasar untuk melihat kondisi masyarakat dan menentukan intervensi pembangunan yang tepat,” demikian penekanan dalam arahannya.

Hal senada disampaikan Eka Nur Bambang W., S.E., Kepala Jawatan Praja Kapanewon Karangmojo. Ia menjelaskan bahwa RKPKal memiliki posisi strategis karena menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

Seluruh program dan kegiatan yang akan dianggarkan melalui APBKal harus terlebih dahulu tercantum dalam RKPKal. Karena itu, kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas proses penganggaran di kalurahan.

RKPKal yang disusun secara komprehensif akan membantu pemerintah kalurahan dalam menentukan skala prioritas, mengalokasikan anggaran secara tepat, sekaligus menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Dalam kesempatan yang sama, Khoirudin, S.A.P., Pendamping Desa Karangmojo, menegaskan bahwa program dan kegiatan dalam draft RKPKal Ngipak telah disinkronkan dengan program prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten. Ia kembali mengingatkan pentingnya menjadikan data sebagai pijakan utama dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Selain itu, Khoirudin turut menjelaskan mengenai pengelolaan Dana Desa yang terbagi dalam dua bagian, yakni Dana Desa reguler yang dikelola oleh desa/kalurahan serta Dana Desa yang diperuntukkan bagi implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Musrenbangkal kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, telaah draft RKPKal, diskusi, serta pembahasan berbagai usulan pembangunan bersama seluruh peserta. Forum berlangsung secara partisipatif dengan memberikan ruang kepada para peserta untuk menyampaikan masukan, mencermati rancangan program, serta menentukan kegiatan yang dinilai menjadi prioritas pembangunan Kalurahan Ngipak.

Melalui proses tersebut, berbagai usulan pembangunan diarahkan agar tidak hanya berdasarkan aspirasi, tetapi juga mempertimbangkan data, urgensi kebutuhan masyarakat, kemampuan pembiayaan, serta keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Musrenbangkal ini pada akhirnya menjadi bagian penting dari upaya membangun perencanaan yang lebih terukur dan bertanggung jawab. RKPKal bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pijakan bagi kalurahan dalam menentukan arah pembangunan dan mengelola anggaran agar benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Dengan perencanaan yang partisipatif, berbasis data, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, maupun kabupaten, Pemerintah Kalurahan Ngipak diharapkan mampu menghasilkan RKPKal yang realistis, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dokumen tersebut selanjutnya diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Ngipak pada tahun anggaran berikutnya, sekaligus memperkuat kesinambungan pembangunan menuju terwujudnya masyarakat Kalurahan Ngipak yang semakin sejahtera. (choir)