MENYUSUN ASAS KEMAJUAN BENDUNGAN 2027

 

TPP KARANGMOJO (07.07.2026) - Musyawarah Kalurahan (Muskal) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2027 sukses digelar di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul pada Selasa, 7 Juli 2026. Musyawarah ini menjadi landasan krusial bagi penentuan arah kebijakan pembangunan, pemulihan ekonomi, peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Bendungan untuk tahun anggaran 2027. Muskal Perencanaan dihadiri oleh Pemerintah Kapanewon Karangmojo diwakili Jawatan Kemakmuran, TPP Karangmojo, Lurah Bendungan beserta pamong kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Tim Penggerak PKK, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, serta unsur keterwakilan perempuan dan kelompok difabel.

Muskal dimulai pukul 09.00 WIB, bertempat di Balai Kalurahan Bendungan berjalan khidmat namun tetap dinamis. Suswati Rahayu, A. Md selaku Jawatan Kemakmuran Kapanewon Karangmojo hadir memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya tahapan perencanaan ini yang merupakan ajang bersama memikirkan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa tidak semua kegiatan yang ada RKPKal nantinya dapat dianggarkan dalam APBKal, sehingga sangat perlu menyiapkan kegiatan yang betul-betul menjadi prioritas dengan berdasar pada data yang valid. Beliau juga menyarankan pada Pemerintah Kalurahan Bendungan agar menggandeng kemitraan dengan berbagai pihak dalm upaya pelaksanaan pembangunan.

Lurah Bendungan, Santoso, S. Sos dalam sambutan pembukaan serta pemaparannya menegaskan bahwa penyusunan RKPKal TA 2027 bukan sekadar rutinitas birokrasi tahunan. Dokumen ini merupakan instrumen strategis untuk menjawab tantangan riil yang dihadapi oleh seluruh warga masyarakat di berbagai padukuhan wilayah Bendungan. RKPKal 2027 merupakan dokumen perencanaan terakhir bagi beliau yang telah menjabat selama 19 tahun dan hampir semua tercapai visi dan misinya selaku Lurah. Beliau juga menegaskan bahwa RKPKal 2027 disusun berdasar prioritas kegiatan, mengingat dana anggaran yang semakin sempit, dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang inklusif. Setiap usulan yang masuk dari tingkat bawah (bottom-up planning) ditelaah secara saksama berdasarkan skala prioritas, ketersediaan anggaran (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Kalurahan, serta Bantuan Keuangan Khusus), dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul dengan tetap berpegang pada kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal beeskala desa. Disampaikan juga bahwa penyelarasan kebijakan Pemerintah Kalurahan Bendungan dalam RKPKal 2027 dengan tujuh prioritas, yaitu reformasi birokrasi, program pendidikan PAUD dan penanganan stunting, pembanguan infrastruktur pendukung kawasan terpadu kalurahan, penguatan kelembagaan kalurahan, program ketahanan pangan dan dukungan KDMP, penanggulangan kemiskinan dan optimalisasi pemanfaaatan tanah kalurahan. Ketujuh prioritas tersebut dijabarkan dalam program/rencana kerja Pemerintah Kalurahan Bendungan, sebagai berikut:

1.    Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan

a.    Belanja rutin, berupa siltap dan operasional kalurahan, penyediaan dan pemeliharaan sarpras kantor kalurahan, pelayanan kependudukan dan kearsipan;

b.    Pengisian pamong kalurahan dan administrasi pertanahan;

c.    Pembinaan kepemudaan dan optimalisasi peran lembaga kalurahan;

d.    Pelestarian budaya dengan pembinaan ksenian dan kebudayaan, penyelenggaraan seni tradisi, rintisan kalurahan budaya, serta upacara adat bersih desa.

2.    Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

a.    Pendidikan PAUD dan penyelenggaraan kesehatan skala kalurahan;

b.    Akses Jalan Usaha Tani (JUT), pemeliharaan jalan dan sarana jalan pemeliahraan sarana umum milik kalurahan, taman bermain;

c.    Pengelolaan jaringan informasi publik.

d.    Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Lokal dengan pengembangan sektor pertanian dan pengembangan BUMKal.

3.    Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak melalui mitigasi dan tanggap bencana dan penanggulangan kemiskinan.

Penyusunan RKPKal 2027 ini didasarkan pada proyeksi pagu indikatif anggaran tahun berjalan. Pemerintah Kalurahan Bendungan menekankan pentingnya efisiensi pembelanjaan dengan porsi belanja publik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas harus lebih dominan dibandingkan dengan belanja aparatur.

Di akhir sesi musyawarah, dibentuk dan ditetapkan Tim Penyusun RKPKal TA 2027 terdiri dari unsur pamong, keterwakilan lembaga kemasyarakatan kalurahan, dan tokoh profesional independen, dengan tugas meliputi menyusun rancangan dokumen RKPKal 2027 berdasarkan berita acara hasil muskal, menyelaraskan dokumen dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul dan menyajikan draf RKPKal dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) mendatang.

Muskal RKPKal Kalurahan Bendungan Tahun Anggaran 2027 ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan oleh Lurah Bendungan, Ketua Bamuskal, serta perwakilan peserta musyawarah.

Proses perencanaan yang partisipatif ini diharapkan mampu melahirkan program kerja yang tidak hanya menyentuh pembangunan fisik semata, melainkan juga membangun jiwa kekeluargaan, kapasitas SDM, dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di Kalurahan Bendungan, Karangmojo. (choir)